Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan
Penulis: Moch. Hafidz Aufa Rizi Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
Pengertian Inklusi Keuangan
Kebijakan inklusi keuangan adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek. Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, “inklusi keuangan didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya”.
Menurut Bank Indonesia strategi inklusi keuangan bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam inklusi keuangan tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi financial inclusion
Mengapa Inklusi Keuangan Penting?
Akses terhadap layanan atau fasilitas keuangan secara merata memungkinkan individu untuk lebih baik dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Contohnya, dengan menabung, mereka dapat mempersiapkan masa depan yang lebih aman. Kredit yang mudah diakses memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan, perumahan, atau memulai usaha baru. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi mereka.
Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam upaya pengurangan kemiskinan. Dengan menyediakan akses ke produk dan jasa keuangan bagi kelompok yang kurang beruntung, inklusi keuangan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Kondisi ini menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua orang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam perekonomian, yang pada akhirnya dapat mengurangi jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin.
Inklusi keuangan tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas. Ketika individu dan bisnis memiliki akses ke layanan keuangan, mereka dapat mengakses modal yang dibutuhkan untuk berinovasi dan berkembang. Kondisi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan
Menurut peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan merujuk pada ketersediaan akses ke berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan formal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Inklusi keuangan merujuk pada upaya untuk menyediakan akses yang terjangkau, berkualitas, dan tepat waktu terhadap produk dan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup akses terhadap tabungan, kredit, asuransi, serta layanan pembayaran dan transfer dana. Pentingnya inklusi keuangan terletak pada potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, upaya inklusi keuangan telah menjadi prioritas nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk meningkatkan akses dan literasi keuangan masyarakat.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 89,68%, meningkat dari 76,19% pada tahun 2019. Meskipun demikian, masih terdapat disparitas akses yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, OJK telah menetapkan target untuk mencapai 90% inklusi keuangan pada tahun 2024. Pencapaian target tersebut tentunya membutuhkan upaya yang lebih besar dari lembaga keuangan dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurut saya, target tersebut cukup ambisius namun sangat penting untuk terus dikejar mengingat manfaat yang signifikan dari inklusi keuangan yang luas. Namun, upaya lembaga keuangan saja tidak cukup. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan regulator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan inklusif. Ini meliputi penyediaan insentif dan kebijakan yang mendukung inovasi, serta memastikan perlindungan konsumen yang memadai. Selain itu, perbaikan infrastruktur di daerah terpencil juga sangat penting untuk memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.
Pencapaian target 90% inklusi keuangan pada 2024 akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan akses keuangan yang lebih luas, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mengakses kredit untuk mengembangkan usaha, dan melindungi diri dari risiko keuangan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Tantangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan
Kurangnya Literasi Keuangan, Banyak orang tidak menyadari bagaimana produk dari layanan keuangan berfungsi dan apa manfaatnya, sehingga penting untuk melakukan pendidikan tentang literasi keuangan untuk memperbaiki ekosistem inklusi keuangan. Pendidikan tentang cara yang tepat dalam mengelola keuangan membantu orang untuk mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan menghindari utang yang tidak perlu.
Biaya Layanan Yang Tinggi, Biaya yang mahal menjadi penghalang bagi banyak individu untuk mendapatkan produk atau layanan dari sektor keuangan. Berbagai biaya seperti biaya administrasi, biaya transaksi, serta bunga pinjaman menjadi rintangan bagi perkembangan sistem inklusi keuangan yang diharapkan. Salah satu cara untuk mengurangi biaya bagi lembaga keuangan adalah dengan memanfaatkan teknologi secara baik dan efisien, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan persaingan di antara lembaga keuangan.
Infrastruktur Yang Tidak Memadai, Banyak wilayah, terutama yang di luar kota, tidak memiliki sistem keuangan yang cukup baik, termasuk koneksi internet dan layanan perbankan atau institusi keuangan lain. Ketersediaan internet yang handal sangat penting untuk dikembangkan agar bisa memberikan layanan keuangan digital yang baik. Sarana fisik seperti mesin ATM dan kantor cabang untuk lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan koperasi juga dibutuhkan agar perkembangan bisa merata.
Solusi Untuk Mengatasinya
Peningkatan pengetahuan tentang keuangan harus menjadi fokus utama agar orang bisa memahami keuntungan dari produk dan layanan keuangan. Pengajaran tentang literasi keuangan bisa dilakukan di sekolah-sekolah, di komunitas, sampai di organisasi non-pemerintah. Menggabungkan literasi keuangan di dalam pelajaran sekolah akan membawa manfaat dalam jangka panjang, memberi anak-anak pengetahuan yang baik tentang cara mengelola uang sejak awal. Program pelatihan yang berfokus pada komunitas bisa membantu orang dewasa yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung literasi keuangan dengan menciptakan program yang sesuai untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang ada di daerah yang jauh.
Teknologi sangat penting untuk membantu memperluas akses ke layanan keuangan. Aplikasi keuangan digital, seperti aplikasi di ponsel, perbankan mobile, dan dompet elektronik, membuatnya lebih mudah bagi orang untuk menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa harus pergi ke lokasi secara langsung. Keuntungan dari layanan produk dan jasa secara digital ini termasuk mudah diakses, transaksi yang cepat, dan biaya yang lebih rendah. Namun, ada masalah seperti perlindungan data dan privasi bagi pengguna yang harus diperhatikan. Aturan yang baik dan pendidikan kepada pengguna sangat penting untuk dilakukan agar kenyamanan dan keamanan saat menggunakan layanan keuangan digital bisa terjamin.
Pemerintah, institusi keuangan, dan organisasi nirlaba perlu bekerja sama untuk menciptakan suasana yang mendukung akses keuangan untuk semua. Kebijakan yang dapat merangsang inovasi serta program untuk berbagai kalangan masyarakat harus diprogramkan. Pemerintah memiliki peran vital dalam merancang kebijakan yang memfasilitasi daya saing dan inovasi. Institusi keuangan perlu berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan layanan yang lebih inklusif. Organisasi nirlaba berperan sebagai penghubung, membantu menemukan kebutuhan masyarakat dan merancang program yang sesuai, serta memberikan pendidikan kepada individu dan komunitas yang membutuhkan. Dengan adanya kerja sama yang solid antara berbagai pihak, kemungkinan besar ekosistem inklusi keuangan yang positif dapat segera terwujud. (*)