Ekonomi Pembangunan UMM Kupas Public Governance-Ekonomi Inklusif
TABLOIDMATAHATI.COM, MALANG–Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang (EP UMM) terus mengembangkan kompetensi mahasiswanya melalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan mendatangkan dosen tamu. Salah satunya Perencana Ahli Muda-Ketua Tim Evaluasi pelaksana Anggaran Sekretariat Dirjen Kementerian Perumahan PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat), Muhamad Mahdi, SE, ME, CRMO.
Muhamad Mahdi adalah alumni Prodi Ekonomi Pembangunan UMM, yang saat ini sebagai ASN di Kementerian Perumahan PUPR menjelaskan tentang Public Governance dan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Masalah, capaian dan Strategi. Ada lima pokok bahasan yakni isu utama pembangunan ekonomi, konsep pembagunan inklusif, isu strategis dalam ekonomi inklusif, SDGs, serta persoalan-strategi kebijakan.
Dijelaskan Muhamad Mahdi menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dapat menumbuhkan kehidupan yang baik di suatu negara. Bahkan gambaran umum kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia mampu menurunkan kemiskinan, dan pengangguran. Namun ketimpangan mempunyai tren stagnan.
Muhamad Mahdi juga menjelaskan data bagaimana penurunan kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Tren dimensi ketimpangan antar kelompok pendapatan. Tren dimensi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan ekonomi inklusif yang meliputi definisi dan indeks ekonomi inklusif.
Pembahasan juga terkait indeks pembangunan ekonomi inklusif meliputi pertumbuhan tinggi, akses serta pemerataan dan kesempatan. Hal ini terkait isu strategis pembangunan ekonomi inklusif. Yakni kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, keuangan inklusif, insfrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, dan kapabilitas manusia.
Semua ini tercantum dalam SDGs (Sustainable Development Goals) meliputi 17 poin. Selaras dengan strategi menuju Indonesia bebas kemiskinan. Mendorong hidup berkualitas-bermartabat, meningkatkan ketahanan masyarakat, serta memberikan kesempatan yang sama untuk semua.
Untuk itu, lanjut Muhamad Mahdi, kelompok rentan ini harus didorong menjadi kelas menengah tangguh. Caranya akses layanan keuangan penduduk miskin ditingkatkan melalui KUR atau Bank Umum. (humas epumm/co-editor: hamara)
