Tantangan-Peluang Kebijakan Pelayanan Publik Era Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Pada zaman milenial ini kata informasi tehnologi tidaklah asing bagi seluruh warga Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang tua sudah mengenal apa itu teknologi, apalagi gedget. Pemerintahpun juga tidak tertinggal untuk membuat suatu terobosan sistem dibidang pemerintahan, Dan bisa disebut sebagai E-Goverment. Dimana ini memiliki sebuah arti bahwa, E-Goverment ialah penggunaan teknologi informasi oleh oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada warga, bisnis, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintah. E-goverment dapat diterapkan untuk administrasi legislatif, yudikatif, atau masyarakat, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Sedangkan E-Citizen ialah penyediaan layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, pertukaran informasi dan komunikasi antara masarakat dengan pemerintah. Contohnya ialah: pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, layanan imigrasi.
Era revolusi industri 4.0 menjadi dorongan pemerintah guna mengenalkan kepada masyarakat kemajuan teknologi yang ada dengan situs-situs online yang diciptakan oleh pemerintah. Era ini menjadi tantangan pemerintah diIndonesia guna mengembangkan teknologi yang sudah ada. Era revolusi industri 4.0 ini menjadi hal yang harus diapresiasi oleh seluruh warga Indonesia, dengan adanya era revolusi industri 4.0 ini sendiri juga sangat mempermudah kita sebagai warga negara dalam mengakses berbagai macam hal, entah yang berhubungan dengan pemerintah maupun yang lainnya. Masyarakat juga harus bisa mengatur dirinya sendiri jika terjun didalam era revolusi industri 4.0 ini, jangan sampai menyalahgunakan teknologi yang ada. Era revolusi industri 4.0 ini juga dimanfaatkan dengan baik didalam pelayanan publik diIndonesia dengan menciptakan produk-produk layanan berbasis elektronik atau bisa disebut E-Government.
Dengan adanya era revolusi industry 4.0 ini juga ada dampak baik maupun buruk, dimana dampak baiknya dengan kemudahan masyarakat mengakses berbagai hal baik dibidang yang berhubungan dengan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dll. dampak buruknya dapat berupa pemicu dalam permasalahan baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat yang menyalahgunakan teknologi guna memenuhi kepentingan pribadi seperti melakukan pembobolan dalan akun apapun milik orang lain merupakan bentuk dari kurangnya keamanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah harus mementingkan berbagai aspek kemungkinan guna mendukung berjalannya era revolusi industry 4.0 ini.
“Era revolusi industri 4.0 menjadi dorongan pemerintah guna mengenalkan kepada masyarakat kemajuan teknologi yang ada dengan situs-situs online yang diciptakan oleh pemerintah”
HILDA SALWA
Peran Pemerintah
Pemerintah memiliki tugas yang sangat penting yaitu melayani masyarakat, seperti halnya menyediakan layanan, pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan, pengaliran listrik,dll. Disini bisa kita lihat bawasanya pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Peningkatan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat itu sendiri guna untuk meningkatkan kesejahteraan, hal tersebut menjadi focus utama pemerintah. Pelayanan publik tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung berjalannya sistem birokrasi pemerintahan disetiap daerah. Pelayanan publik diIndonesia sendiri dimana pemerintah sebagian besar telah menerapkan E-Goverment kepada masyarakat. setiap kota memiliki akses E-Goverment kepada masyarakat dengan model yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan besar dapat menjadi acuan kepada kota lain yang akan menerapkan E-Goverment dikotanya.
Pelayanan publik juga tidak terlepas dari pentingnya komunikasi antara pihak instansi pemberi layanan dengan masyarakat. Memanajemen komunikasi sangat penting bagi pihak pemberi layanan karena banyak hal yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait komunikasi didalam pelayanan publik ini. Hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat ini dikarenakan oleh sistem pelayanan yang membuat bingung masyarakat dalam instansi yang terkait. Suatu pelayanan yang baik pula tidak terlepas dari bagaimana pihak instani mengkoordinasi proses pelayanan komunikasi yang terjadi didalamnya. Proses komunikasi yang dilakukan harus efektif dan efisien agar dapat memuaskan masyarakat yang meminta pelayanan. Terlepas dari menajemen komunikasi didalam pelayanan publikmini masyarakat juga harus cepat tanggap terhadap informasi yang telah diterimanya sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam proses pelayanan publik yang telah dilakukan. (*)
Penulis: Hiba Salwa, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
