Ketahanan Pangan Sulit Dicapai Jika Hasil Panen di Bawah 10 Ton
TABLOIDMATAHATI.COM, PAKISAJI-Membahas ketahanan pangan tidak terlepas dari lahan pertanian yang berada di Indonesia secara umum, bil khususnya di Malangraya. Menurut Direktur Pusat Kajian Pertanian Organik Terpadu (PKPOT), Prof.Dr. Ir. Hariyadi, MP, mengatakan di wilayah Kabupaten Malang sekitar 4 ribu hektare lahan irigasi teknis harus benar-benar memenuhi standart penanaman padi yang benar. Hal ini jika dibandingkan dengan lain.
Sebab lanjut Hariyadi, penanaman padi masih tradisional serta kepedulian pemerintah dalam bentuk kebijakan terhadap petani atau kelompok tani sangat kurang. Sebab kebijakan ketahanan pangan harus dimulai dari hulu. Kebijakan ketahanan pangan terintegrasi satu dengan yang lain. Misalnya petani yang mempunyai bibit bagus, namun tidak ditunjang irigasi dan pupuk yang berkualitas akhirnya hasilnya tidak maksimal. Sebab problematika petani tersebut berujung di Saprotan (sarana produksi pertanian) serta pendampingan. Misalnya pupuk, bibit, bahan pengendali dan alat.
Dijelaskan Hariyadi, petani sulit memenuhi ketahanan pangan karena petani mempunyai kebiasaan memakai pupuk yang salah. Sebab universitas, lembaga pertanian, peneliti, jarang pernah membagi ilmunya ke petani. Seharusnya sebelum tanam petani didata dan diarahkan apa yang seharusnya dilakukan ketika mulai penanaman. Sehingga petani mengetahui rekondisi tanah dan benih yang unggul.
Hariyadi mengatakan di Malangraya paling tinggi menghasilkan gabah kering giling hanya 7 ton sekali panen. Namun rata-rata yang terjadi hanya 5 ton per hektar gabah kering panen. Idealnya setiap panen 11 ton per hektar.
Kedua, tandas Hariyadi seharusnya di Malangra ini dibentuk divisi-divisi. Misalnya divisi saprotan, pengendali hama penyakit, paska panen, pasti akan memenuhi ketahanan pangan. Misalnya 4 hektar rata-rata 10 ribu ton sekali panen maka ketahanan pangan akan tercapai. Agar ketahanan pangan juga tercapai, perusahaan benih harus dikuasai oleh pemerintah bukan swasta. Sehingga petani tidak binggung menggunakan benih mana yang unggul. Sementara benih yang sekarang digunakan dari swasta belum pernah diuji coba apakah tahan dari penyakit atau tidak. Petani supaya bergairah pemerintah harus subsidi harga. Setiap petani panen disetorkan di lembaga pemerintah langsung dapat uang tunai. Pengamatan selanjutnya adalah PPL (Petugas pendamping Lapang) kurang membantu petani dalam menanam padi.
“Jika hal ini dilakukan ketahanan pangan di Malang ini akan tercapai. Harus dimulai dari kelompok tani yang dibina, subsidi pupuk, dan tambahan pupuk organik,” ujar mantan dosen UPN Surabaya ini. (don)
