Fokus Pendamping PDA Lamongan Bahas Zero Stunting
TABLOIDMATAHATI.COM, LAMONGAN-Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Lamongan dalam hal ini majelis kesehatan kemarin (12/8) menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait untuk membahas percepatan penurunan stunting di wilayahnya.
Aksi tersebut dikatakan Ketua Majelis Kesehatan PDA Lamongan, ustadzah Supanik S.Kep, Ners, M.Kes, dalam kegiatan Focus Group Discusion (FGD) aksi percepatan penurunan/pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini dilaksanakan antara majelis kesehatan PDA lamongan dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan (FIKES UMLA), lintas oragnisasi termasuk lembaga pemerintah.
Dalam forum diskusi itu, ustadzah Supanik menjelaskan bahwa PDA Lamongan merupakan salah satu ormas yang mengantongi SK tim percepatan penurunan stunting di Lamongan. Namun ketika di tingkat ranting sebagian kader ada yang masih belum mengetahuinya. Hal ini disebut sebagai kebijakan terputus. Ini sebagai salah satu contoh internal di Aisyiyah.

Hasil diskusi antar OPD dan ormas di FIKES UMLA, kata ustadzah Supanik, ternyata faktor kebijakan terputus ini sangat menentukan program penurunan stunting pada suatu wilayah karena di grassroots terjadi tumpang tindih pemahaman informasi dan pendampingan.
Contohnya remaja putri harus mengkonsumsi tablet penambah darah setiap seminggu sekali. Ibu hamil harus minum tablet penambah darah minimal 90 tablet selama hamil, pemeriksaan enam kali dan semisalnya.
Namun hasil evaluasi di lapangan, obat diberikan atau diterima yang bersangkutan tetapi obat tersebut tidak diminum. Sehingga angka stunting menjadi lambat menurun.

Menurut ustadzah Supanik, sesuai dengan SK tim pencegahan stunting yang diterima PDA Lamongan membutuhkan perubahan perilaku. Sehingga akan dilakukan intensitas sosialisi kembali meskipun sudah dilakukan, serta penguatan pendampingan. Nah terkait dengan pendampingan ini maka PDA Lamongan menggandeng FIKES UMLA.
Sehingga apa yang sudah ada ini langsung dapat bisa dieksekusi. Contohnya untuk paket makanan tambahan dapat bantuan, namun wujudnya cara memasak kurang sesuai, jumlahnya juga demikian. Itu sebabnya melalui pendampingan diharapkan dapat sesuai ketentuan yang diharapkan.
Menurut ustadzah Supanik ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dimiliki Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana. Data dari dinas tersebut tercatat tahun 2022 sekitar 22 desa lokus stunting, tahun 2023 nanti ditargetkan calon desa lokus menurun menjadi 17 desa lokus.
Mendukung zero stunting 2024, tandas ustadzah Supanik, PDA Lamongan menekankan sinergi lintas majelis dan lembaga. Karena prioritas program untuk pencegahan stunting di Lamongan. (doni osmon)