PW Muhammadiyah Jateng Dukung Keberlanjutan MBG
SEMARANG — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan dan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat dikelola secara berkemajuan, berkeadilan, dan berbasis pada tata kelola yang transparan.
Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sekaligus Koordinator Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah, Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag., saat membuka Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional II LHKP PWM Jawa Tengah di Semarang.
Dalam pemaparannya, Prof. Zakiyuddin menekankan bahwa program MBG pada hakikatnya bukanlah sekadar kegiatan bagi-bagi makanan, melainkan bagian dari investasi strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dipandang dari perspektif peradaban.
”Program makan gratis ini sebetulnya bukan hal baru di dunia internasional, negara seperti Finlandia dan Jerman sudah memulainya sejak puluhan tahun lalu. Namun untuk di Indonesia, MBG harus kita diletakkan sebagai kebijakan pembangunan SDM dan tidak sekadar distribusi makanan yang berisiko menambah timbunan sampah basah jika tidak dikelola dengan baik,” ujar Prof. Zakiyuddin.
Ia menerangkan bahwa Muhammadiyah memandang program MBG secara teologis berpijak pada nilai-nilai Teologi Al-Ma’un. Lebih jauh lagi, keterlibatan dan pengawasan terhadap program ini mengacu pada pemenuhan prinsip Maqashid Syariah, khususnya menjaga keselamatan jiwa (hifdzun nafs) dan menjaga akal (hifdzun ‘aql).
Menurutnya, kriteria makanan bergizi gratis yang disajikan harus memenuhi dua syarat utama, yakni halal dan toyyib (baik, sehat, dan bergizi). Selain itu, standar higienitas, sanitasi, dan protokol keamanan pangan (food safety) harus dijaga secara ketat guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.
Prof. Zakiyuddin juga menyoroti aspek keadilan ekonomi dalam pelaksanaan MBG. Ia mendorong agar skema pengadaan bahan baku dan pengelolaan MBG memberikan ruang serta peluang yang adil (fair opportunity) bagi para pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal di sekitar lokasi penyaluran.
”MBG ini adalah ekosistem yang menciptakan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi lokal. Jangan sampai yang menikmati anggaran besar ini justru perusahaan-perusahaan besar, sementara pelaku ekonomi lokal tidak mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.
Guna memastikan program MBG berjalan optimal, Muhammadiyah mendorong pengawasan dan evaluasi berkala yang berbasis data (evidence-based) melalui tiga etos utama: etos keilmuan, etos keadilan, dan etos amanah. Tiga etos ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik korupsi, kebocoran anggaran, penyimpangan sasaran, maupun pemborosan bahan pangan. (omdhiens/rilis grup media afiliasimu)
